Percepat dan Perluas Transaksi Digital, Pemkab Sidoarjo Segera Terapkan QRIS Tap

Sidoarjo- Pemkab Sidoarjo perkuat komitmen terhadap Elektronifikasi
Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan
Digitalisasi Daerah) Kabupaten Sidoarjo terus berinovasi untuk mempercepat dan
memperluas implementasi ETPD. Hasilnya tahun 2025 kemarin TP2DD Kabupaten
Sidoarjo mendapat apresiasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. TP2DD
Kabupaten Sidoarjo dinobatkan sebagai TP2DD terbaik III Wilayah Jawa-Bali.

Tahun 2026 ini komitmen terhadap ETPD diwujudkan dengan rencana penerapan
QRIS Tap disetiap transaksi keuangan. Mode transaksi keuangan dari tunai menjadi
non-tunai tersebut lebih cepat, praktis dan aman. QRIS Tap akan memudahkan
masyarakat dalam melakukan pembayaran digital tanpa harus memindai atau scan
barcode melalui kamera ponsel. Transaksi pembayaran cukup dengan menempelkan
HP ke mesin EDC/pembaca contactless.
Pagi tadi, TP2DD Kabupaten Sidoarjo menggelar High Level Meeting di Pendopo
Delta Wibawa, Senin, (6/4). Kegiatan tersebut digunakan untuk mengevaluasi
Championship TP2DD 2025 serta mempersiapkan pengisian Championship TP2DD
2026. Selain itu kegiatan yang dibuka Bupati Sidoarjo H. Subandi tersebut juga
digunakan untuk mensosialisasikan pemanfaatan QRIS Tap. Analis Kebijakan Ahli
Muda serta Analis Perekonomian dari Kementerian Koordinator Bidang perekonomian
dihadirkan sebagai narasumber pada kegiatan tersebut. Selain itu juga dihadirkan
narasumber dari Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR)
Kantor Perwakilan BI Jawa Timur.
Bupati Sidoarjo H. Subandi mengatakan forum HLM ini bukanlah sekadar rapat
koordinasi rutin. Namun menjadi forum strategis di tingkat pimpinan untuk
menyamakan langkah, membongkar sumbatan yang ada, dan mengeksekusi
komitmen bersama terhadap ETPD.

“Digitalisasi sudah menjadi instrumen mutlak, bukan lagi pilihan untuk menekan
kebocoran anggaran, menjamin transparansi, dan meningkatkan pendapatan asli
daerah (PAD) kita secara terukur,” ucapnya.
Bupati Sidoarjo H. Subandi mengapresiasi kinerja TP2DD Kabupaten Sidoarjo yang
telah berhasil menduduki peringkat ke-3 TP2DD Terbaik wilayah Jawa-Bali.

Selain itu
inovasi pembayaran retribusi secara non tunai milik Pemkab Sidoarjo juga dinobatkan
sebagai Program Unggulan Terbaik ke-3 nasional oleh Menko Bidang Perekonomian
RI. Kinerja TP2DD Kabupaten Sidoarjo tersebut mampu menaikkan ETPD Kabupaten
Sidoarjo menjadi 99,5%. Angka itu menjadi yang tertinggi se-Provinsi Jawa Timur pada
Semester 2 Tahun 2025.

“Capaian ini adalah buah dari kerja keras saudara-saudara sekalian, anggota Tim
Percepatan Perluasan dan Digitalisasi Daerah Kabupaten Sidoarjo,” ujarnya.
Bupati Sidoarjo H. Subandi akan terus mendorong implementasi ETPD di Kabupaten
Sidoarjo.
Ia meminta transaksi keuangan secara digital dapat dilakukan diberbagai
sektor. Baik disektor perdagangan maupun kesehatan. Ia yakin dengan percepatan
dan perluasan transaksi keuangan digital akan mencegah kebocoran Pendapatan Asli
Daerah (PAD).
“Saat ini retribusi pasar sangat kecil, coba ETPD kita implementasi pada pasar-pasar
yang ada, bikinkan aplikasi yang kira-kira masyarakat yang tidak bisa IT cukup dengan
HP bisa melakukan pembayaran non tunai,” pintanya.

Sementara itu Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati selaku Ketua Harian TP2DD
Kabupaten Sidoarjo mengatakan komitmen implementasi ETPD akan dikuatkan
melalui penerapan QRIS Tap. Semua OPD diharapkan segera menerapkan QRIS Tap
dalam meningkatkan PAD maupun belanja daerah. Menurutnya hal tersebut tidaklah
sulit bagi semua OPD.

“Non tunai (pembayaran) ini terbukti liner dengan pembangunan-pembangunan yang
lain, terbukti Indeks Pembangunan Manusia kita tertinggi se Jawa Timur untuk
kabupaten dengan angka 83,35,”ucapnya.

Fenny menyampaikan bahwa saat ini pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di
Kabupaten Sidoarjo tertinggi se-Jawa Timur. Capain tersebut juga tercatat sebagai
yang tertinggi ke 4 Nasional. Menurutnya peningkatan pendapatan daerah tidak
terlepas dari digitalisasi daerah. Pemkab Sidoarjo juga melibatkan infrastruktur
perbankan dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah.

“Kita juga memiliki pondasi infrastruktur digital yang matang yang siap mendukung
implementasi berbagai jenis transaksi digital,” ucapnya. (Romi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *