SIDOARJO – Sebuah prinsip tua dalam dunia akademik dan kebijakan menyebutkan bahwa gagasan baru memerlukan dua hal untuk mengubah dunia: kebenaran dan kepercayaan. Kebenaran ditemukan lewat riset dan rekam jejak lapangan, sementara kepercayaan lahir dari pengakuan otoritas publik.
Prinsip inilah yang membuktikan kesuksesan buku “Common Sense In Action: Membangun Kesadaran Etika Melalui Pengolahan Air Limbah”. Buku ini lahir dari kolaborasi tak biasa antara Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan, praktisi lingkungan hidup, dan aplikator Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Karya ini tergolong langka. Tidak banyak buku yang mampu menyatukan dukungan lintas sektor dalam satu halaman.
Mulai dari jenderal polisi Mabes Polri, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, perwira menengah Polda dan BIN, komandan pangkalan militer, rektor universitas, kepala puskesmas, hingga pemimpin organisasi keagamaan tingkat cabang.
Buku monumental ini ditulis oleh kolaborasi hebat: Romi Harris Saputra (Praktisi Lingkungan Hidup asal Sidoarjo), bersama tiga putra daerah Bangkalan yaitu Kresna Bayu (Ketua Umum HMI Bangkalan), Akhmad Syahruddin (Aplikator IPAL), dan Bahrulloh (Kabid HAM dan Lingkungan Hidup HMI Bangkalan). Keberhasilan mereka menyatukan para tokoh elite ini bukanlah kebetulan, melainkan bukti bobot persoalan yang mereka urai.
Ironi Putra Daerah: Berjaya di Luar, Dikebiri di Rumah Sendiri
Namun, di balik kesuksesan tersebut, terselip sebuah ironi yang menampar wajah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Romi Harris Saputra, sang praktisi lingkungan sekaligus penulis buku tersebut, merupakan alumni SMKN Perkapalan (sekarang SMKN 3 Buduran) Sidoarjo.
Sejak tahun 2015, Romi telah melanglang buana ke luar kota hingga luar pulau. Ia mendedikasikan ilmunya untuk mengolah air kotor dan limbah menjadi air bersih yang memenuhi baku mutu. Dua karya buku bertema lingkungan pun sukses ia lahirkan di kabupaten lain.
Sangat disayangkan, ketika daerah lain berebut memanfaatkan keahliannya, Kabupaten Sidoarjo justru menyia-nyiakan potensi emas ini. Di tanah kelahirannya sendiri, Romi sama sekali tidak diberi ruang untuk berkarya maupun berkontribusi.
Birokrasi Kaku Pemkab Sidoarjo Dinilai “Tutup Mata”
Kondisi ini memicu kritik tajam. Mandeknya kontribusi putra daerah ini disinyalir kuat akibat kaku dan tertutupnya sistem birokrasi di Kabupaten Sidoarjo. Alih-alih merangkul aset lokal yang punya kompetensi nasional, sistem birokrasi setempat justru terkesan menutup mata dan enggan memberi kesempatan.
Publik kini mempertanyakan kinerja Pemkab Sidoarjo dalam mengelola SDM lokal. Jika untuk urusan krusial seperti pengelolaan limbah dan lingkungan hidup saja pemerintah daerah memilih abai terhadap ahlinya sendiri, maka wajar jika muncul desakan agar jajaran birokrasi Sidoarjo segera berbenah, mulai bekerja nyata, dan membuang ego ego sektoral yang menghambat kemajuan daerah. (Hen)