Jakarta, HarianBasis.com – Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui teknologi satelit, pengerahan personel, serta penegakan hukum.
Langkah tersebut dilaporkan Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Kepala BNPB Kristomei Sianturi menyampaikan pihaknya memperbaiki metode penghitungan luas area terbakar dengan memanfaatkan citra satelit untuk pemantauan hotspot yang lebih akurat.”Izin Bapak Presiden melaporkan bahwa sejak kami dilantik per tanggal 15 Oktober 2026 kami terus mengambil langkah memperbaiki metode penghitungan dengan menggunakan citra satelit,” tutur Kristomei.
Dalam laporannya, BNPB menetapkan lima provinsi prioritas karhutla, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat.”Sehingga ada lima provinsi prioritas hari ini, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat,” ucapnya.
BNPB juga menerapkan metode penyemaian dry ice untuk memicu hujan di wilayah terdampak.”Untuk semai dry ice, dari tanggal 20 Oktober itu ada 3.100 kg yang sudah kita semai dengan 5 sorti.
Kemudian di Sumatera Selatan ada 800 kilogram 1 sorti, sehingga ada penurunan PM 2,5, kemudian jarak pandang di Palembang dari 700 meter menjadi 7.000 meter,” jelasnya.Sementara itu, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melaporkan penegakan hukum karhutla perorangan telah dilakukan oleh 13 Polda.
Tercatat 286 laporan polisi (LP) dengan luas terbakar 5.856 hektare dan 243 orang ditetapkan sebagai tersangka.”Terkait dengan penegakan hukum Karhutla yang kami laksanakan.
Ada 13 Polda yang melakukan penegakan hukum. 286 LP, luas yang terbakar adalah 5.856 hektare, jumlah tersangka 243,” ungkap Kapolri.
Untuk korporasi, tercatat 100 LP dengan luas terbakar 29.534,99 hektare serta 13 korporasi ditetapkan sebagai tersangka. Penegakan dilakukan oleh 10 Polda dan Direktorat Tipidter Bareskrim.
Dari 11 korporasi yang sudah tersangka, luas konsesinya mencapai 209.933 hektare dengan area terbakar 11.105,39 hektare. Dari jumlah tersebut, 8 korporasi berada di Kalimantan Barat, 2 di Kalimantan Tengah, dan 1 di Kalimantan Selatan.
Polri juga merekomendasikan pencabutan izin terhadap 23 laporan polisi yang telah naik penyidikan.
(hen)
