BOGOR, HARIANBASIS.COM – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperkuat pengelolaan sumber daya manusia (SDM) melalui digitalisasi penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Upaya digitalisasi ini nantinya akan menggantikan proses pengumpulan data yang sebelumnya dilakukan secara manual, sekaligus memudahkan pemantauan kebutuhan dan distribusi pegawai di seluruh unit kerja.
Sistem digital yang dikembangkan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan tersebut digunakan dalam kegiatan Pendampingan Penyusunan Anjab dan ABK Tahun 2026 pada 16–20 November 2026. Kegiatan tersebut berlangsung secara hybrid dengan melibatkan seluruh unit eselon I hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Melalui sistem tersebut, setiap unit kerja dapat menyusun dan melaporkan informasi jabatan, kebutuhan pegawai, kekosongan jabatan, serta distribusi SDM berdasarkan kondisi dan beban kerja masing-masing. Perkembangan pengisian data juga dapat dipantau secara langsung oleh tingkat pusat sehingga proses evaluasi dan pengambilan kebijakan menjadi lebih efektif.
Koordinator Tenaga Ahli Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yan Sultra Indrajaya, menegaskan bahwa ketepatan dan kelengkapan data menjadi faktor penting dalam menghasilkan pemetaan kebutuhan pegawai yang objektif.
“Dengan adanya aplikasi ini, proses penyusunan dan pemantauan analisis jabatan serta analisis beban kerja diharapkan dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan akurat. Selain itu, proses pemantauan di tingkat pusat akan menjadi lebih mudah karena perkembangan pengisian data oleh masing-masing unit kerja dapat diketahui secara langsung,” ujarnya saat membuka kegiatan, Senin (16/11).
Ia juga menekankan pentingnya menyesuaikan jabatan dengan beban kerja nyata di setiap unit. Hal ini mengingat bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki karakteristik tugas serta tanggung jawab yang berbeda. Dengan demikian, kebutuhan pegawai harus dihitung secara proporsional sesuai kondisi organisasi, bukan diseragamkan.
Dalam pelaksanaannya, Analis SDM di Kantor Wilayah dan Pranata SDM di UPT berperan dalam memastikan kelengkapan serta ketepatan penyusunan data. Pendampingan ini juga diarahkan untuk menghasilkan dokumen informasi jabatan dan analisis beban kerja yang akurat, terukur, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil penyusunan Anjab dan ABK selanjutnya menjadi dasar pembentukan peta jabatan, identifikasi kekosongan, perhitungan kebutuhan, dan pemerataan distribusi pegawai. Data tersebut juga dimanfaatkan dalam kebijakan penataan organisasi, pengembangan kompetensi, mutasi, promosi, serta pengelolaan manajemen talenta.
Dengan sistem data yang terintegrasi, Kemenimipas mendorong penataan SDM yang lebih objektif dan akuntabel. Langkah ini diharapkan memastikan pemenuhan serta penempatan pegawai sesuai kebutuhan organisasi, sekaligus mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Penulis : Hen





