Deli Serdang, HarianBasis.com – DPD LBH BASIS desak Inspektorat Deli Serdang, Kejari dan Unit Tipikor Polresta Deli Serdang periksa kinerja oknum Kades Batu Gingging terkait pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang diduga menyalahgunakan Dana Desa.
Belum selesai kasus dugaan pelecehan yang menyeret Kepala Desa Batu Gingging berinisial CH terhadap istri warganya, kini kembali mencuat dugaan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang diduga menggunakan Dana Desa.
Sorotan publik saat ini mengarah ke Desa Batu Gingging, Kecamatan Bangun Purba. Pasalnya, pembangunan KDMP Desa Batu Gingging diduga menggunakan Dana Desa, ditambah lagi bangunan tersebut diduga tidak sesuai dengan bestek. Anehnya lagi, bangunan KDMP tersebut diduga tidak memiliki izin pakai lahan dari pihak perkebunan.
Tidak sampai di situ, bangunan yang disebut sebagai Koperasi Desa Merah Putih itu bentuknya menyerupai kios, yang jika dilihat hanya seperti 3 pintu saja. Padahal, bangunan KDMP seharusnya dibangun sesuai standar dan juknis yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Saat kru media menemui salah seorang warga Batu Gingging, Kecamatan Bangun Purba yang tidak ingin dipublikasikan namanya mengatakan:
“Kami warga Desa Batu Gingging heran pak dan bertanya-tanya, kok Dana Desa digelontorkan untuk pembangunan Kopdes (KDMP), apakah diperbolehkan? Kami juga heran, ke mana BHP (Bagi Hasil Pajak) Desa Batu Gingging disalurkan, sementara Desa Batu Gingging masuk dalam wilayah PT. PP London Sumatra Tbk. Bahkan kami lihat tidak ada pembangunan apa pun di Desa Batu Gingging. Ke mana Dana Desanya dan BHP Desa Batu Gingging?” kata salah seorang warga mempertanyakan, Sabtu (21/11/2026).
Lanjut warga lain berinisial R. Purba dan S, mereka mengatakan:
“Kami juga warga Desa Batu Gingging meminta kepada Bapak Kapolresta Deli Serdang agar mengusut tuntas kasus dugaan pelecehan Kepala Desa Batu Gingging (CH) terhadap salah seorang istri warga Desa Batu Gingging, Kecamatan Bangun Purba, yang sampai saat ini kasusnya masih mengambang. Oknum Kades juga masih menjabat sebagai Kepala Desa dan tidak tersentuh hukum. Padahal dari pihak suami menyampaikan hal ini belum selesai, dan tidak ada kata damai,” bebernya kepada wartawan.
“Kami juga meminta kepada Kepala Inspektorat Deli Serdang, Unit Tipikor Polresta Deli Serdang, serta Kejaksaan Negeri Deli Serdang agar segera mengaudit serta memeriksa oknum Kepala Desa Batu Gingging berinisial CH terkait Dana Desa dan BHP Desa Batu Gingging yang diduga digelontorkan dan disalahgunakan oleh oknum Kades untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta diduga tidak memiliki izin pakai lahannya,” tegas mereka.
Kades Batu Gingging CH saat dikonfirmasi wartawan media pada Sabtu (21/11/2026), ternyata sudah memblokir nomor WhatsApp wartawan untuk menghindari konfirmasi awak media. Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi publik.
Terpisah, Ketua DPD LBH BASIS Sumatera Utara, Aswan Tumanggor, saat ditanyakan delik hukumnya mengatakan:
“Seharusnya kalau memang oknum Kepala Desa itu tidak bersalah, beliau tidak perlu takut menghadapi pertanyaan para media, agar adanya kejelasan dan keberimbangan berita. Hal itu sudah jelas menunjukkan bahwa banyak kejanggalan dan kesalahan yang dilakukan oknum Kadesnya, dan mungkin sejak awal menjabat sebagai Kepala Desa Batu Gingging, Kecamatan Bangun Purba.”
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait lainnya masih dalam upaya konfirmasi lanjutan. Masyarakat berharap agar aparat penegak hukum tidak tutup mata dan segera melakukan audit menyeluruh, agar Dana Desa benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi.
(Tim)






