Oleh: Redaksi Harian Basis :
Alaska GOP Sen. Dan S. Sullivan is in a tight race against challenger Mary Peltola. Kalimat itu kini bukan sekadar laporan polling, tapi potret betapa rapuhnya demokrasi di negara yang mengaku paling demokratis di dunia.
Bayangkan, Kaka. Di negara bagian paling utara Amerika, persaingan Senat 2026 ditentukan bukan oleh gagasan besar soal ekonomi atau harga ikan salmon, tapi oleh kebingungan nama.
Di satu sisi ada petahana, Senator Dan S. Sullivan, Republik yang sudah menjabat sejak 2015 dan mengincar periode ketiga. Di sisi lain ada Mary Peltola, Demokrat, mantan anggota DPR, perempuan pribumi Yup’ik yang pernah bikin sejarah dan kini ingin merebut kursi Senat. Polling terbaru per 24 Oktober menunjukkan Peltola unggul tipis 50,1% vs 49,9% setelah transfer suara ranked-choice voting, atau 50,5% vs 49,6% versi Pollsmax,Selisihnya kurang dari 1%.
Lalu muncul orang ketiga: Dan J. Sullivan Jr. Warga biasa yang namanya mirip 99% dengan sang senator. Ia dapat 2% sampai 5% suara di berbagai polling. Di sistem ranked-choice Alaska yang rumit, 2% itu bisa menentukan siapa yang jadi senator.
Disinilah drama dimulai.
Pemerintahan Presiden Donald Trump, lewat Departemen Kehakiman (DOJ), menggugat pejabat pemilu Alaska. Isinya mengejutkan: minta pengadilan memblokir sertifikasi hasil pemilu JIKA Dan S. Sullivan kalah, dengan asumsi semua suara untuk Dan J. Sullivan Jr. seharusnya untuk sang senator.
Bagi tim Mary Peltola dan Partai Demokrat, ini adalah serangan pre-emptive terhadap pemilu. Mereka mengajukan mosi Jumat lalu menyebut gugatan itu “menghina pemilih”. Bagi mereka, surat suara di Alaska sudah jelas membedakan kedua Sullivan, dan pemilih Alaska tidak sebodoh yang diasumsikan Washington.
Bagi kubu Trump, ini soal keadilan, Mereka menuduh pencalonan Dan J. Sullivan Jr. sebagai skenario yang sengaja dibuat Demokrat untuk membingungkan pemilih, sebuah “SCAM” seperti tulis Trump di Truth Social.
Siapa yang benar?
Dua hal yang bisa kita pelajari untuk Indonesia.
Pertama, sistem ranked-choice voting yang dipuji sebagai paling adil, ternyata tetap bisa menimbulkan kebingungan jika desain surat suara dan edukasi pemilih tidak matang.
Kedua, ketika pemerintah federal ikut campur terlalu jauh ke urusan pemilu negara bagian, yang terjadi adalah krisis kepercayaan. Hukum Amerika membatasi peran DOJ dalam pemilu justru untuk menghindari kesan pemerintah pusat mengatur siapa yang boleh menang.
Alaska mungkin jauh, Kaka. Tapi pelajarannya dekat: demokrasi tidak mati karena kudeta besar, tapi bisa terkikis karena hal sepele seperti nama kembar, dan asumsi bahwa pemilih itu bodoh dan mudah dibingungkan.
Padahal, pemilih Alaska yang tinggal di desa-desa terpencil, di atas perahu nelayan, di kamp-kamp musim dingin, jauh lebih cerdas dari itu. Mereka tahu siapa yang mereka coblos.
Kini nasib kendali Senat AS ada di tangan 300 ribu pemilih independen Alaska yang berstatus “undeclared”. Dan dunia menunggu, apakah Alaska akan memilih karena nama, atau karena rekam jejak.
